Berita Terkini

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • Informasi Perkara

    Dengan Sistem Informasi Penulusuran Perkara atau SIPP,masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Informasi suatu perkara

    Kunjungi
  • Gugatan Sederhana

    Mekanisme Gugatan Sederhana

    Kunjungi
  • PENGADUAN

    Alamat Pengaduan ke Web https://siwas.mahkamahagung.go.id/

    Kunjungi
  • Pendaftaran Permohonan dan Gugatan Sederhana

    Guna Mempermudah Pelayanan Pengajuan Perkara Perdata Permohonan Perbaikan Akta Kelahiran dan Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri Raha menerima pengajuan pendaftaran perkara permohonan dan gugatan sederhana melalui Email

    Kunjungi

31:Jul

Rapat Pembahasan Realisasi Anggaran Layanan Hukum dan Penginputan Aplikasi Pelaporan

 

.

 

Raha, 31 Juli 2023. Guna memaksimalkan penyerapan anggaran layanan hukum dan kepatuhan penginputan data laynan hukum pada aplikasi pelaporan elektronik, Dirjen Badilum mengundang seluruh Unsur Pimpinan Satuan Kerja yang berada di bawah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung untuk mengikuti kegiatan Rapat Pembahasan Realisasi Anggaran Layanan Hukum dan Penginputan Aplikasi Pelaporan. Kegiatan ini untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi triwulan II terhadap penyerapan anggaran layanan hukum dan kepatuhan penginputan data layanan hukum pada aplikasi pelaporan elektronik.

 

Rapat yang dilakukan secara daring tersebut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, Bapak Muhammad Sukamto, S.H., M.H. didampingi oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Raha. Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Badilum menampilkan sejumlah Pengadilan yang penyerapan anggaran layanan hukumnya masih rendah. Olehnya itu, Dirjen Badilum meminta seluruh peserta rapat agar segera memaksimalkan penyerapan anggaran layanan hukum pada satkernya masing-masing.

 

Ke depannya, agar penyerapan anggaran layanan hukum lebih maksimal, Dirjen Badilum memberikan beberapa saran, diantaranya agar satker melaksanakan Mou sebelum tahun berjalan agar realisasi dapat tercapai sebagaimana mestinya dan satker sering-sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan bantuan hukum di Pengadilan. Selain itu, agar pelaporan elektronik tidak mendapat catatan, satker harus melaporkan data layanan hukumnya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya ke dalam aplikasi pelaporan elektronik, Satker jangan hanya mengutamakan tampilan saja yg bagus tapi administrasinya jelek, jadi harusnya seluruhnya bagus.